
Bulog Salurkan Sekitar 180 Ton Jagung SPHP di Sigi
11 menit yang lalu
Sekitar 37 persen puskesmas dan 41 persen RSUD belum memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan tertentu.
Terbit · 2 min read

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut sekitar 37 persen puskesmas di Indonesia belum memiliki sembilan jenis tenaga kesehatan prioritas secara lengkap. Menurut laporan CNBC Indonesia, sekitar 41 persen rumah sakit umum daerah (RSUD) kabupaten/kota juga belum memenuhi kebutuhan tujuh jenis dokter spesialis dasar.
Persoalan itu menjadi perhatian dalam Konferensi Asia Pacific Action Alliance on Human Resources for Health (AAAH) ke-14 di Bali pada 2–5 November 2026. Konferensi yang melibatkan jaringan dari 22 negara tersebut membahas kekurangan dan distribusi tenaga kesehatan serta kesejahteraan mereka.
Ketimpangan distribusi tenaga kesehatan terutama terjadi di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan terbatas, termasuk Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku, menurut laporan yang sama. Kemenkes menggunakan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk memetakan persebaran dan memproyeksikan kebutuhan tenaga kesehatan di berbagai daerah.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus mengatakan investasi pada tenaga kesehatan perlu menjadi prioritas setiap negara. Dalam keterangan Kemenkes yang dikutip pada 4 November 2026, ia mengatakan, “Kita memerlukan tata kelola yang lebih kuat, pendidikan kesehatan yang lebih baik, dan transformasi digital. Kita juga harus memperkuat kerja sama regional, berbagi pengetahuan, dan saling belajar dari pengalaman satu sama lain,” menurut laporan yang sama.
Secara global, kekurangan sekitar 10 juta tenaga kesehatan diproyeksikan terjadi pada 2030, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Ketua AAAH Anna Kurniati mengatakan tantangan kesehatan bertambah seiring meningkatnya populasi lanjut usia, kasus penyakit tidak menular, munculnya penyakit infeksi baru, dan dampak perubahan iklim.
Anna menyampaikan perlunya kerja sama antarnegara untuk memperkuat sistem kesehatan dan menyiapkan tenaga yang kompeten dengan kesejahteraan memadai. Ia juga mengajak peserta menindaklanjuti pembahasan konferensi dengan kerja nyata, menurut laporan yang sama.
Direktur Regional Organisasi Kesehatan Dunia untuk Pasifik Barat, Saia Ma'u Piukala, mengatakan mutu pelayanan kesehatan tidak hanya ditentukan jumlah tenaga medis, tetapi juga kondisi kerja dan kesejahteraan mereka. Ia menekankan perlunya perlindungan, lingkungan kerja yang layak, pengembangan karier, dan dukungan kesejahteraan.
Konferensi yang dihadiri sekitar 200 peserta itu turut membahas penggunaan teknologi digital, termasuk telemedisin dan rekam medis elektronik. Kerja sama 22 negara Asia-Pasifik diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait distribusi tenaga kesehatan, kesejahteraan tenaga medis, dan akses pelayanan kesehatan.