
Nigeria Perketat Pemeriksaan Ebola di Bandara Lagos
10 menit yang lalu
Muhammadiyah mendorong konsolidasi KBIHU untuk memperkuat layanan haji dan pembinaan jamaah.
Terbit · 2 min read

Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Rapat Kerja Nasional dan Mudzakarah Perhajian untuk memperkuat ekosistem serta kelembagaan penyelenggaraan haji. Menurut laporan ANTARA, kegiatan itu diarahkan untuk mengonsolidasikan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) demi meningkatkan layanan kepada jamaah.
Ketua Lembaga Pembinaan Haji dan Umrah PP Muhammadiyah, Muhammad Ziyad, menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Jumat (23/10/2026). Menurut laporan yang sama, konsolidasi KBIHU juga dibahas sebagai upaya memperkuat potensi ekonomi di sekitar penyelenggaraan haji dan umrah.
“Kalau ini (kelembagaan) dikonsolidasikan dan disinergikan, maka akan menjadi potensi ekonomi yang sangat besar,” kata Ziyad. Menurut laporan yang sama, potensi itu mencakup bimbingan manasik, perlengkapan manasik, kebutuhan oleh-oleh jamaah, dan layanan umrah.
Ziyad mengatakan Muhammadiyah memiliki potensi dalam pembinaan jamaah. Tahun lalu, sekitar 12.500 peserta haji tercatat mengikuti pembinaan melalui KBIHU Muhammadiyah, belum termasuk jamaah yang belum terjangkau karena KBIHU belum tersedia di sejumlah daerah.
Ia menyebut penguatan ekosistem tersebut sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap pengembangan ekonomi dalam penyelenggaraan haji dan umrah. Rakernas dan Mudzakarah Perhajian juga ditujukan untuk memperkuat kolaborasi pelayanan serta menyosialisasikan kebijakan pemerintah kepada jamaah.
KBIHU, menurut Ziyad, berperan membantu jamaah memahami kebijakan istitha'ah kesehatan sebagai salah satu persyaratan haji. “KBIHU-KBIHU di seluruh Indonesia memiliki tugas mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan pemerintah ini kepada jamaah supaya mereka mendapatkan pemahaman yang baik,” ujarnya.
Ziyad juga menyoroti pendampingan jamaah lanjut usia. Ia menyebut sekitar 65 persen jamaah Indonesia merupakan lansia, sehingga pembinaan perlu lebih menyeluruh dan turut mendorong kemandirian jamaah selama beribadah di Tanah Suci.
Ia menekankan penyempurnaan kurikulum pembinaan agar jamaah memahami tata cara ibadah, kesehatan, serta kesiapan menghadapi kondisi di Arab Saudi, termasuk perbedaan bahasa, suhu, dan lingkungan. Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Saad Ibrahim menyoroti pengelolaan dam dan menilai prinsip kemaslahatan perlu dipertimbangkan agar manfaatnya lebih besar bagi masyarakat.
Saad berpandangan penyembelihan atau pelaksanaan dam di Indonesia dapat memberi manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menyampaikan penilaian mengenai kondisi sosial di Arab Saudi dengan mengakui keterbatasan pengetahuannya: “Relatif saya tidak tahu persis (kondisi masyarakat di Arab Saudi), tetapi yang hampir dapat disimpulkan, di sana tidak ada orang miskin, kira-kira seperti itu,” ujarnya.
Download the Hive app for live alerts and offline reading.