
Oposisi Israel Bidik Kendali Knesset
1 jam yang lalu
PBB mengkhawatirkan risiko permusuhan setelah operasi MINURSO berakhir, sementara perundingan politik berlanjut.
Terbit · 1 min read

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan potensi eskalasi militer di Sahara Barat setelah misi penjaga perdamaian PBB di wilayah sengketa itu berakhir. Menurut laporan ANTARA, peringatan tersebut disampaikan pada Minggu (1/11/2026).
Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) menghentikan operasi setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang mandatnya, yang berakhir pada 31 Oktober 2026. Misi tersebut telah berlangsung selama 35 tahun.
Juru Bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, “Sekretaris Jenderal tetap mengkhawatirkan situasi keamanan di seluruh wilayah tersebut dan risiko meningkatnya permusuhan.” Guterres juga mendesak semua pihak menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan atau mengganggu stabilitas kawasan.
Setelah operasi MINURSO berakhir, tim yang lebih kecil di bawah Departemen Dukungan Operasional PBB memulai tahap likuidasi. Tahap ini mencakup pemulangan peralatan milik negara-negara penyumbang pasukan dan pengawasan penghapusan aset PBB.
Guterres menegaskan bahwa berakhirnya kehadiran pasukan penjaga perdamaian tidak menghapus hak rakyat Sahara Barat untuk menentukan nasib sendiri. Ia menyampaikan penghargaan kepada Perwakilan Khusus Alexander Ivanko serta memberi penghormatan kepada 20 personel yang gugur selama menjalankan misi.
MINURSO dibentuk pada 1991 untuk memantau gencatan senjata antara Maroko dan Front Polisario, kelompok yang memperjuangkan kemerdekaan Sahara Barat. Menurut laporan yang sama, perundingan politik akan tetap berlangsung di bawah naungan utusan pribadi Guterres, Staffan de Mistura.
Penghentian misi menyusul veto Rusia pada Jumat terhadap rancangan resolusi Amerika Serikat untuk memperpanjang mandat MINURSO. Sebanyak 11 anggota Dewan Keamanan mendukung rancangan itu, sementara tiga anggota abstain.
Maroko mengusulkan otonomi luas bagi Sahara Barat di bawah kedaulatannya, sedangkan Front Polisario memperjuangkan referendum dan didukung Aljazair. Sengketa tersebut berawal pada 1975, setelah Spanyol mengakhiri kekuasaan kolonialnya, dan berkembang menjadi perang bersenjata sebelum gencatan senjata disepakati pada 1991.