
PBB Peringatkan Ketegangan di Sahara Barat
1 jam yang lalu
Oposisi berupaya mengganti ketua parlemen dan mendorong sejumlah rancangan undang-undang setelah pemilu tanpa pemenang mayoritas.
Terbit · 2 min read

Kelompok oposisi Israel berupaya mengambil kendali Knesset dengan mengganti ketua parlemen dan mendorong sejumlah rancangan undang-undang setelah pemilu tidak menghasilkan blok dengan mayoritas kursi. Menurut laporan ANTARA pada 1 November 2026, rencana itu diberitakan media setempat.
Hasil sementara pemilihan parlemen pada Selasa menunjukkan blok Netanyahu memperoleh 53 dari 120 kursi, oposisi meraih 48 kursi, dan partai-partai Arab memperoleh 19 kursi. Tidak satu pun blok mencapai 61 kursi yang dibutuhkan untuk membentuk pemerintahan.
Situs berita Walla, dengan mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan namanya, melaporkan para pemimpin oposisi berencana bertemu di kediaman Yair Lapid, pemimpin Partai Yesh Atid. Pertemuan itu akan dihadiri Lapid, Gadi Eisenkot dari Partai Yashar, Avigdor Lieberman dari Partai Yisrael Beiteinu, dan Yair Golan dari Partai Demokrat.
Menurut laporan yang sama, mereka akan membahas strategi bersama untuk mengubah hasil pemilu menjadi kekuatan politik di parlemen. Pertemuan direncanakan sebelum konsultasi yang dijadwalkan mulai 4 November 2026 di kediaman Presiden Isaac Herzog, untuk menentukan pihak yang mendapat mandat pertama membentuk pemerintahan.
Sumber-sumber oposisi mengatakan kepada Walla bahwa Eisenkot telah memutuskan menerima mandat pertama tersebut. Anggota Knesset yang baru terpilih dijadwalkan mengucapkan sumpah jabatan pada 10 November 2026.
Oposisi berencana mengganti Ketua Knesset Amir Ohana, anggota Partai Likud pimpinan Netanyahu. Menurut Walla, langkah itu berpotensi memberi oposisi kendali atas agenda parlemen dan membuka kesempatan mendorong undang-undang selama enam pekan sebelum tenggat pembentukan pemerintahan.
Walla melaporkan bahwa para pemimpin oposisi akan membahas calon ketua yang dapat disepakati, termasuk Eisenkot, Lapid, dan Oded Forer dari Partai Yisrael Beiteinu. Mereka juga ingin mendorong pembentukan komisi penyelidikan resmi terkait peristiwa 7 Oktober 2023.
Rancangan lain yang disebut dalam laporan Walla akan melarang orang yang menghadapi dakwaan pidana membentuk pemerintahan, bahkan sebelum ada putusan bersalah. Netanyahu sedang menjalani persidangan atas sejumlah tuduhan korupsi, termasuk penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan; menurut laporan itu, rencana oposisi bergantung pada kesepakatan soal calon ketua dan dukungan suara yang cukup.