
Rosan Pastikan Investasi Singapura Tetap Terbuka
13 menit yang lalu
Dave menyebut keputusan keanggotaan berada pada kewenangan presiden dan perlu mempertimbangkan kepentingan nasional.
Terbit · 1 min read

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai permintaan Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) patut dipertimbangkan. Menurut laporan CNNIndonesia.com, Dave menyampaikan pandangan itu saat dikonfirmasi pada Kamis (29/10/2026).
Dave mengatakan keputusan mengenai keanggotaan Indonesia di BoP sepenuhnya berada dalam kewenangan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyatakan keputusan itu perlu mempertimbangkan kepentingan nasional dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Menurut Dave, pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia bertujuan memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan melindungi kepentingan rakyatnya.
Dave mengatakan Presiden siap membawa Indonesia keluar dari forum jika BoP tidak lagi sejalan dengan tujuan keikutsertaan Indonesia atau bertentangan dengan kepentingan nasional. Ia menyebut Komisi I mendukung langkah keluar jika diperlukan dan akan mengevaluasi manfaat keanggotaan bagi Palestina serta perdamaian.
Komisi I, menurut Dave, turut mencermati konsistensi prinsip bebas aktif, kejelasan mandat BoP, serta keselamatan personel Indonesia dalam misi perdamaian. Ia mengatakan sejumlah aspek itu dibahas bersama kementerian terkait.
Pembahasan tersebut mencakup manfaat keanggotaan bagi Palestina, kesesuaian dengan hukum internasional, dan langkah yang dapat diambil jika situasi berubah. Dave juga menegaskan pengiriman personel TNI harus mengikuti ketentuan perundang-undangan, termasuk mekanisme konsultasi dengan DPR.
CNNIndonesia.com melaporkan bahwa Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang sebelumnya menyatakan keikutsertaan Indonesia dimaksudkan untuk memastikan kepentingan dan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam rencana rekonstruksi Jalur Gaza. Yvonne menyebut pemerintah masih menangguhkan pembahasan mengenai BoP, termasuk rencana pengiriman pasukan TNI.
Menurut keterangan Yvonne yang dimuat dalam laporan tersebut, pembahasan BoP dan pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional mempertimbangkan perkembangan serta dinamika di Timur Tengah. Sumber menyebut Presiden Prabowo menyatakan rencana pengiriman 8.000 personel untuk bergabung dalam pasukan itu di bawah naungan BoP.