
Pemkab Minut Uji Coba Portal Aksi Klabat
10 menit yang lalu
Pemerintah mengaitkan perlindungan perairan dengan pemulihan daratan, pengelolaan sampah, dan pelestarian karst.
Terbit · 1 min read

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menyatakan perlindungan ekosistem perairan perlu dilakukan bersamaan dengan menjaga ekosistem daratan yang terhubung. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu setelah menutup Konferensi Air Internasional Kesebelas di Bali.
Konferensi yang diselenggarakan Global Environment Facility itu ditutup pada Kamis (22/10/2026). Diaz, yang juga Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, menyampaikan keterangannya dari Jakarta pada Minggu (25/10/2026).
Diaz mengatakan penanganan krisis air tidak dapat dilakukan secara terpisah. Menurutnya, pendekatan terpadu dari hulu ke hilir penting untuk keberlanjutan lingkungan.
Dalam konferensi tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan BPLH memaparkan praktik yang menghubungkan pelestarian ekosistem darat dan air, termasuk pelibatan masyarakat. Program Desa Mandiri Peduli Gambut dan Desa Mandiri Peduli Mangrove memberdayakan masyarakat pesisir dan daratan untuk terlibat dalam konservasi serta memperoleh nilai tambah ekonomi dari pemulihan ekosistem.
Pemerintah juga berupaya menangani sampah plastik dari sumbernya di daratan. Sampah yang tidak tertangani di darat, menurut laporan yang sama, menjadi ancaman pencemaran sungai dan laut.
Diaz mengatakan pemerintah sedang menyiapkan peraturan baru tentang tanggung jawab produsen yang diperluas, agar produsen menarik kembali kemasan produknya.
Menurut Diaz, langkah itu ditempuh untuk mencegah plastik sampai ke sungai, danau, dan laut. Pada saat yang sama, pemerintah mengaktifkan kembali ribuan fasilitas pengelolaan limbah yang selama ini tidak aktif.
Di bidang diplomasi lingkungan, KLH/BPLH menyoroti ekosistem karst sebagai penyimpan air tanah alami berskala besar yang dinilai masih kurang mendapat perhatian global. Indonesia mengajukan resolusi mengenai ekosistem karst pada Sidang Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Desember 2025 dan berkomitmen terus mengangkat isu tersebut.