
OJK Perluas Program Investasi PINTAR
16 menit yang lalu
Anggota Komisi I DPRD Sulut menyatakan pengawasan terhadap Dinas Kominfo akan diperketat dan meminta data kerja sama media.
Terbit · 1 min read

Anggota Komisi I DPRD Sulawesi Utara, Henry Walukow, menyatakan ikut bertanggung jawab secara moral atas persoalan hukum di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Kominfo) Sulut. Menurut laporan Manado Post, ia juga menyatakan pengawasan terhadap dinas tersebut akan diperketat.
Pernyataan itu disampaikan Walukow dalam rapat dengar pendapat antara Komisi I DPRD Sulut dan Dinas Kominfo Sulut pada Senin (26/10/2026).
Walukow menyinggung kasus dugaan korupsi anggaran media massa di lingkungan Dinas Kominfo Sulut yang kini ditangani Polda Sulut. Menurut laporan yang sama, penyidik telah menetapkan beberapa orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Ia menilai persoalan hukum itu menjadi perhatian serius bagi DPRD Sulut, khususnya Komisi I yang merupakan mitra kerja Dinas Kominfo.
“Sebagai mitra kerja, tentu kami merasa ikut bertanggung jawab. Karena itu, ke depan pengawasan terhadap kinerja Dinas Kominfo akan kami perketat,” tegas Walukow.
Politikus Partai Demokrat itu juga meminta Dinas Kominfo Sulut membuka data kerja sama dengan media massa, termasuk rincian anggaran yang dialokasikan. Menurutnya, keterbukaan data penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih efektif dan memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan.
“Kami meminta data-data kerja sama dengan media massa, termasuk rincian anggarannya. Dengan demikian, DPRD bisa lebih mudah melakukan pengawasan,” ujarnya.
Walukow berharap persoalan hukum yang terjadi di Dinas Kominfo Sulut menjadi pembelajaran penting dan tidak terulang di kemudian hari.
“Harapan kami, kasus seperti ini menjadi yang terakhir terjadi di Dinas Kominfo,” kata Walukow.