
James Riyadi Apresiasi Visi Prabowo soal SDM
11 menit yang lalu
Eisenkot berupaya membentuk pemerintahan tanpa pemilu ulang dan menetapkan sejumlah syarat koalisi.
Terbit · 1 min read

Pemimpin oposisi Israel dari Partai Yashar, Gadi Eisenkot, mengatakan akan berupaya membentuk pemerintahan baru untuk menghindari pemilihan ulang setelah tak ada blok yang meraih mayoritas dalam pemilu. Menurut laporan CNN Indonesia yang mengutip Anadolu Agency, ia menyampaikan rencana itu setelah bertemu politikus oposisi Yair Lapid pada Sabtu (31/10/2026).
Eisenkot mensyaratkan mitra koalisi mengakui Israel sebagai negara Yahudi, demokratis, liberal, dan setara, serta berkomitmen pada nilai Deklarasi Kemerdekaan Israel. Syarat lainnya mencakup wajib militer dan dinas nasional bagi seluruh warga serta pengakuan terhadap Hamas sebagai organisasi teroris.
Eisenkot menyatakan ingin membentuk pemerintahan Zionis yang luas dan mengutamakan kepentingan nasional. Ia juga mengatakan jabatan dalam pemerintahan akan terbuka bagi pejabat terpilih yang menerima prinsip-prinsip tersebut dan bersedia menjalankan tugasnya.
Ia berjanji berkoordinasi dengan partai lain untuk memperluas kerja sama dan mencegah pemilihan ulang. Pernyataan itu disampaikan setelah Komite Pemilu Pusat Israel menyelesaikan penghitungan surat suara, menurut laporan yang sama.
Hasil penghitungan yang dilaporkan CNN Indonesia menunjukkan blok yang dipimpin Eisenkot memperoleh 48 kursi, sedangkan blok Perdana Menteri Benjamin Netanyahu meraih 53 kursi. Partai-partai Arab memperoleh 19 kursi dan disebut berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan.
Menurut laporan tersebut, aturan konstitusi Israel mengharuskan calon perdana menteri menguasai 61 kursi parlemen untuk membentuk pemerintahan. Tidak satu pun blok memperoleh jumlah itu dalam hasil pemilu yang diberitakan.
Eisenkot juga menyampaikan sejumlah prioritas jika memimpin Israel, termasuk membentuk komisi penyelidikan atas serangan 7 Oktober 2023 dan memberlakukan wajib militer bagi seluruh warga. Ia turut mengusulkan penambahan personel militer serta peningkatan tunjangan dan penghargaan bagi anggota militer.
Selain itu, Eisenkot berencana mencabut undang-undang terkait perombakan peradilan. Mengenai operasi militer Israel terhadap Iran, ia mengatakan dukungannya sebelum pemerintahan baru terbentuk hanya akan diberikan untuk merespons ancaman langsung dan mendesak yang tidak dapat menunggu hingga pelantikan pemerintahan.