
Ring Tinju Kampung Melayu Diresmikan
48 menit yang lalu
Irak mengusulkan komite menteri luar negeri kawasan untuk mendorong solusi damai antara Iran dan Amerika Serikat.
Terbit · 1 min read

Irak mengusulkan pembentukan komite yang beranggotakan para menteri luar negeri negara-negara kawasan untuk menjalankan misi diplomatik ke Teheran dan Washington. Usulan itu ditujukan untuk mencari solusi damai atas perselisihan yang masih berlangsung, menurut laporan ANTARA.
Menteri Luar Negeri Irak Fuad Hussein menyampaikan usulan tersebut dalam percakapan telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi pada Jumat (6/11/2026), menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri Irak.
Dalam percakapan itu, Araghchi menjelaskan pandangan Teheran mengenai persiapan melanjutkan perundingan dengan Washington. Pandangan tersebut sebelumnya telah disampaikan menjelang pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat.
Proposal Iran mencakup penetapan jadwal dimulainya perundingan, pembukaan kembali Selat Hormuz, serta pembahasan ulang sejumlah poin dalam kesepahaman yang dicapai di Pakistan. Proposal itu juga memuat ketentuan tambahan terkait program nuklir Iran, menurut pernyataan kementerian.
Hussein berterima kasih atas penjelasan Araghchi. Keduanya juga membahas pemilihan paruh waktu di Amerika Serikat, hasilnya, dan potensi dampaknya terhadap perkembangan situasi kawasan.
Hussein memperingatkan bahwa ketegangan kawasan meningkat di tengah kekhawatiran kemungkinan dimulainya kembali operasi militer. Ia menilai langkah konkret diperlukan untuk mengendalikan eskalasi dan menciptakan kondisi yang mendukung penurunan ketegangan.
Kedua menteri menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi berkelanjutan di antara negara-negara kawasan, terutama negara-negara tetangga, untuk mencegah eskalasi dan mendorong keamanan serta stabilitas.
Pembicaraan berlangsung di tengah upaya mengakhiri konflik yang, menurut laporan ANTARA, dimulai pada 28 Februari dengan serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, yang kemudian dibalas Iran. Kesepahaman dicapai melalui perundingan yang dimediasi Pakistan pada April, tetapi perbedaan mengenai pelonggaran sanksi, keamanan maritim di Selat Hormuz, dan pengaturan keamanan kawasan masih menjadi hambatan; Selat Hormuz tetap menjadi salah satu isu utama.