Kemenag Usulkan Fasilitas Khusus Ma’had Aly

Kementerian Agama mengusulkan pembangunan fasilitas khusus untuk lima hingga sepuluh Ma’had Aly pada 2027. Menurut laporan ANTARA, usulan itu menjadi tahap awal penguatan sarana pendidikan tinggi pesantren.

Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said menyampaikan keterangan tersebut di Jakarta pada Jumat (6/11/2026). Ia mengatakan fasilitas yang lebih representatif diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi pesantren.

Basnang menilai Ma’had Aly merupakan perguruan tinggi yang setara dalam penyelenggaraan akademik dengan perguruan tinggi lainnya. “Saya membayangkan bahwa Ma’had Aly itu perguruan tinggi. Sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN), sama dengan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) yang lain, sama dengan Perguruan Tinggi Umum (PTU), tidak ada bedanya,” ujarnya.

Menurut laporan yang sama, sebagian Ma’had Aly masih menggunakan ruang belajar secara bergantian dengan satuan pendidikan lain di lingkungan pesantren. Kondisi itu, menurut Basnang, perlu diperhatikan agar kegiatan akademik didukung fasilitas memadai.

Basnang mengusulkan model bangunan sebagai acuan pengembangan fasilitas Ma’had Aly. Rancangan itu diharapkan mencakup ruang pimpinan, ruang dosen, ruang kuliah, serta fasilitas penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pembangunan tahap awal diperkirakan menyasar lima hingga sepuluh lokasi pada 2027. Pemilihan lokasi akan mempertimbangkan kesiapan lahan, kebutuhan, jumlah mahasantri, dan kemampuan anggaran.

Dalam pembahasan, muncul perkiraan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk setiap lokasi. Angka tersebut masih perlu dikaji dan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran, menurut laporan yang sama.

Basnang mengatakan pembangunan tidak bertujuan menyeragamkan bentuk dan karakter pendidikan tinggi pesantren. “Tidak ada niatnya untuk menyeragamkan, karena Undang-Undang Pesantren kan mengakui keunikan kekhasannya,” kata dia.

Selain fasilitas fisik, Basnang menyoroti penguatan tata kelola akademik melalui integrasi data Ma’had Aly dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Integrasi itu dinilai dapat memperkuat pengakuan terhadap lulusan, termasuk untuk mengakses pekerjaan atau melanjutkan pendidikan.

Ia meminta koordinasi dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan serta pihak terkait ditindaklanjuti agar verifikasi data akademik tidak menghambat lulusan. Basnang juga mendorong pemetaan bantuan pendidikan bagi mahasantri dan penjajakan akses Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah sesuai ketentuan.