
Kemenhub Perketat Pengawasan Angkutan Bus
13 menit yang lalu
Program Bedah Rumah dapat menjangkau warga berpenghasilan rendah yang menyewa, dengan perlindungan agar biaya kontrak tidak naik.
Terbit · 1 min read

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang menyewa rumah dapat menerima bantuan Program Bedah Rumah. Menurut laporan ANTARA, ia menyampaikan hal itu di Jakarta pada Senin (2/11/2026).
Maruarar menyebut kebijakan tersebut sebagai terobosan untuk membantu renovasi rumah tidak layak huni. Ia mengatakan banyak warga di Jakarta dan kota besar lainnya tidak mampu membeli rumah dan terus menyewa.
Sebelum perbaikan dilakukan, pemilik rumah kontrakan diminta membuat pernyataan bahwa selama tiga tahun setelah renovasi, penghuni tetap sama dan biaya sewa tidak dinaikkan. Ketentuan itu dimaksudkan untuk melindungi penyewa dari kenaikan biaya atau pengusiran setelah rumah diperbaiki.
Menurut laporan yang sama, Maruarar menegaskan program itu ditujukan bagi warga yang menyewa, bukan untuk memberi manfaat kepada pemilik kontrakan. Ia mengatakan kepentingan penyewa perlu dijaga dalam pelaksanaan bantuan.
Maruarar juga berharap perbaikan rumah di berbagai daerah dapat dipercepat untuk mendukung target pemerintah memperbaiki 400.000 unit rumah. Laporan ANTARA tidak menyebutkan tenggat pencapaian target tersebut.
ANTARA menyebut Program Bedah Rumah memberikan bantuan stimulan agar masyarakat dapat memperbaiki rumah secara swadaya. Program itu diarahkan untuk meningkatkan kelayakan, keamanan, dan kenyamanan hunian melalui pemberdayaan masyarakat dan gotong royong.
Dalam keterangannya, Maruarar turut menyampaikan kolaborasi Kementerian PKP dengan Kementerian ATR/BPN untuk program satu juta sertifikat rumah gratis bagi warga yang memenuhi persyaratan pada 2026. Ia menyebut program itu diharapkan meningkat menjadi tiga juta sertifikat pada 2027.
Maruarar juga menyampaikan dukungan permodalan melalui PNM, termasuk penurunan bunga pembiayaan dari 22 persen menjadi 8 persen. Ia mengatakan upaya pemerintah mencakup perbaikan hunian dan penguatan ekonomi keluarga.