
Prabowo Salurkan Rp40 Miliar untuk Karhutla Jambi
14 menit yang lalu
Program ini diarahkan untuk menyiapkan pekerja migran terampil dan mengisi peluang kerja di luar negeri.
Terbit · 1 min read

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin mengajak pemerintah daerah dan perguruan tinggi memperluas sosialisasi Program SMK Go Global. Menurut laporan ANTARA, ajakan itu disampaikan untuk meningkatkan kesiapan pekerja migran Indonesia agar kompetensinya sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.
Mukhtarudin menyampaikan ajakan tersebut saat menerima perwakilan pemerintah daerah dan perguruan tinggi di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026).
Ia mengatakan sosialisasi perlu diperluas karena masih banyak peluang kerja di luar negeri yang belum dimanfaatkan pekerja Indonesia. Mukhtarudin menyebut peningkatan kompetensi diperlukan agar calon pekerja dapat memenuhi persyaratan negara penempatan.
Menurut laporan yang sama, data Sistem Informasi Perlindungan Pekerja Migran Indonesia per 25 Oktober 2026 mencatat 278.848 posisi peluang kerja di luar negeri. Sebanyak 72.924 posisi telah terserap, sedangkan 205.924 posisi masih tersedia.
Mukhtarudin menilai penuaan penduduk di sejumlah negara maju, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara Eropa, membuka peluang bagi pekerja Indonesia. Ia juga menyebut besarnya jumlah penduduk usia produktif Indonesia sebagai potensi untuk memanfaatkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Mukhtarudin, Program SMK Go Global merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 tenaga kerja yang dapat ditempatkan secara bertahap di luar negeri. Pemerintah menargetkan penempatan 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Mukhtarudin mengatakan pendaftaran Program SMK Go Global Batch II masih dibuka hingga 31 Oktober 2026. Ia mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi menyebarkan informasi program kepada masyarakat, terutama calon pekerja migran potensial.
Dalam audiensi itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menekankan pentingnya verifikasi dan kerja sama dalam penempatan kerja di luar negeri. Ia menyoroti perlunya penguatan perlindungan di negara penempatan dan mendorong jalur resmi antarpemerintah yang lebih cepat serta tertib hukum, disertai pelatihan singkat yang sesuai kebutuhan pasar internasional.