Ombudsman: Reforma Agraria Harus Beri Kepastian Hukum

Menurut laporan ANTARA, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menegaskan reforma agraria harus memberi kepastian hukum dan keadilan. Penegasan itu disampaikan dalam diskusi publik yang digelar secara daring di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengatakan keberhasilan reforma agraria tidak cukup diukur dari jumlah tanah yang didistribusikan atau sertifikat yang diterbitkan. "Keberhasilan harus tercermin pada berkurangnya ketimpangan penguasaan tanah, kepastian hak masyarakat, penyelesaian konflik yang berkeadilan, dan peningkatan kesejahteraan warga terdampak," ujar Robert.