
Len Gandeng Lima Mitra Kembangkan Molinas
11 menit yang lalu
Pertemuan di Istana membahas program listrik desa, pabrik baterai, dan isu ekspor gas ke Singapura.
Terbit · 1 min read

Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/10/2026). Menurut laporan CNBC Indonesia, pertemuan itu membahas program listrik desa dan ekosistem industri baterai kendaraan listrik.
Rapat berlangsung sekitar satu jam. Bahlil mengatakan pembahasan mencakup perkembangan program listrik desa yang digagas pada 2025.
Menurut Bahlil, terdapat 11.000 desa hingga dusun di Indonesia yang belum teraliri listrik. Program itu direncanakan segera diresmikan oleh Presiden, dengan sekitar 1.400 desa atau dusun di 13 titik yang kemungkinan besar berada di Sulawesi.
Bahlil juga melaporkan kesiapan peresmian pabrik baterai kendaraan listrik yang dikelola PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB). Perusahaan tersebut merupakan usaha patungan Indonesia Battery Corporation dan CBL, anak usaha Contemporary Amperex Technology Co. Limited.
Pembangunan proyek itu diresmikan Prabowo pada 29 Juni 2025 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Bahlil menyebut pabrik tersebut sudah mulai berproduksi dan akan diresmikan dalam waktu dekat.
Menurut laporan yang sama, Bahlil menyatakan ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia mencakup tahapan dari pertambangan dan pengolahan hingga sel baterai. Ia menyebut fasilitas CATIB bersama PT Hyundai LG Indonesia Green Power di Karawang dan REPT Battero Indonesia di Halmahera Tengah sebagai bagian dari perkembangan industri tersebut.
Rapat itu juga menyinggung pertemuan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, pada Rabu (28/10/2026). Bahlil mengatakan pembahasan hanya berlangsung sepintas dan ia tidak mengetahui isi pertemuan tersebut, termasuk apakah ada pembicaraan tentang rencana pengurangan ekspor gas Indonesia.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan Kementerian Luar Negeri Singapura, Balakrishnan menekankan pentingnya menghormati komitmen dan kewajiban kontraktual. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan kredibilitas dan daya saing ekonomi kedua negara.