
P3MDI Siapkan Peserta untuk BUMN dan Program Strategis
15 menit yang lalu
Satya Bumi dan Auriga Nusantara meminta komitmen perlindungan keanekaragaman hayati diwujudkan dalam kebijakan nasional.
Terbit · 1 min read

Senior Campaigner Satya Bumi Sadam Afian Richwanudin meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan perlindungan keanekaragaman hayati setelah Konferensi Para Pihak ke-17 Konvensi Keanekaragaman Hayati PBB (COP17 CBD). Menurut laporan ANTARA, Sadam menyampaikan permintaan itu dalam taklimat media di Jakarta.
COP17 CBD berlangsung pada 19–30 Oktober 2026 di Yerevan, Armenia. Dalam kegiatan yang sama, Peneliti Auriga Nusantara Vicky Soerjono juga menyoroti kaitan perlindungan keanekaragaman hayati dengan ancaman iklim.
Sadam mengatakan percepatan perlindungan keanekaragaman hayati penting untuk mendukung perlindungan iklim dan pencapaian target nol emisi. Ia menyampaikan hal itu dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (3/11/2026).
“Apalagi, perlindungan keanekaragaman hayati ini terkait dengan perlindungan iklim dan target-target kita, seperti target nol emisi,” ujar Sadam.
Vicky mengatakan Indonesia perlu menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan komitmen di bawah Konvensi Keanekaragaman Hayati dan kesepakatan internasional lain yang relevan. Ia juga menyebut hasil tinjauan global Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal (KMGBF) perlu menjadi dasar untuk mengoreksi kebijakan pembangunan yang mengancam ekosistem penting.
“Indonesia adalah negara dengan spesies terancam punah tertinggi di dunia. Hasil tinjauan global KM-GBF harus menjadi dasar koreksi nyata terhadap kebijakan pembangunan yang mengancam ekosistem penting, bukan sekadar berakhir sebagai laporan kemajuan administratif tahunan,” kata Vicky.
Tinjauan global yang dibahas dalam konferensi menunjukkan dunia masih jauh dari jalur pencapaian 23 target KMGBF pada 2030. COP17 CBD menyepakati Yerevan Pathway dan menyoroti penanganan subsidi yang merusak alam, penyelarasan anggaran nasional dengan KMGBF, serta peningkatan dukungan finansial dan teknis.
Koalisi masyarakat sipil Justice Coalition for Our Planet (JustCOP) menilai hasil COP17 perlu ditindaklanjuti dengan perubahan nyata di tingkat nasional, bukan berhenti pada kesepakatan dan komitmen internasional.