
Maruarar Rencanakan Tinjau Rusun di Gambir
14 menit yang lalu
Sultan menilai penataan hubungan fiskal pusat-daerah perlu menjaga pemerataan dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Terbit · 1 min read

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menilai transformasi hubungan pemerintah pusat dan daerah menjadi capaian penting pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut laporan CNN Indonesia, ia menyampaikan pandangan itu saat menjadi pembicara dalam ICMI Leadership Camp di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).
Sultan mengatakan transformasi hubungan keuangan tersebut tidak mengubah prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Ia menilai penataan desentralisasi fiskal diarahkan agar lebih efektif, efisien, cepat, dan merata.
Dalam forum itu, Sultan mengajak pemerintah mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah agar mendukung pemerataan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Ia menyatakan, “Kita perlu berefleksi agar otonomi daerah benar-benar menghasilkan agenda pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang lebih merata, berkelanjutan secara cepat dan efektif.”
Menurut laporan yang sama, Sultan menilai pendekatan desentralisasi anggaran dua tahun ini lebih cepat dan efektif dalam mendorong disiplin fiskal daerah. Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan tantangan ketidakpastian geopolitik dan pemanfaatan kemajuan teknologi.
Sultan meminta pemerintah pusat dan daerah menyelaraskan kebijakan sekaligus menjaga keseimbangan kewenangan sesuai konstitusi. Ia menyebut pemerintah pusat bertanggung jawab mengutamakan kepentingan nasional, tanpa mengurangi hak masyarakat daerah atas pelayanan publik dan kebutuhan dasar.
Ia menambahkan, pembiayaan dan pelaksanaan program antara pemerintah pusat dan daerah perlu disusun secara proporsional sesuai kebutuhan masyarakat. Sultan menekankan agar program pembangunan sosial ekonomi tepat sasaran, kualitas, dan jumlahnya.
Sultan menyebut swasembada pangan, perumahan rakyat, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, serta sembako murah di koperasi desa sebagai program yang menurutnya menunjukkan capaian desentralisasi fiskal. Ia juga mengatakan pemerintah daerah diperlukan untuk mengatur distribusi sumber daya manusia dan mendukung pembangunan nasional di daerah, karena kebijakan pusat memerlukan dukungan daerah agar dapat direalisasikan secara optimal.