
Malaysia Tawarkan Pesawat dan Helikopter untuk Karhutla
17 menit yang lalu
Pemerintah menyatakan anggaran rehabilitasi pascabencana tersedia dan membahas kebutuhan pendanaan hingga 2028.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara membahas anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatra serta persoalan fiskal daerah. Menurut laporan CNNIndonesia.com, pembahasan itu juga mencakup insentif bagi daerah berprestasi.
Pertemuan berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (27/10/2026). Tito hadir sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra.
Tito mengatakan pembiayaan penanganan pascabencana pada 2027 menjadi salah satu topik. Berdasarkan dokumen rencana induk yang disebut dalam laporan tersebut, program rehabilitasi dan rekonstruksi berlangsung pada 2026 hingga 2028.
Dalam keterangan tertulis pada Selasa (27/10/2026), Tito mengatakan, “Kita sudah melakukan diskusi itu dengan Bapak Menteri Keuangan, alhamdulillah, insyaallah anggarannya tersedia.”
Kedua menteri juga membahas daerah yang menghadapi kesulitan fiskal dan berupaya mengidentifikasi daerah dengan kapasitas fiskal rendah. Tito mengatakan tim teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri akan dibentuk untuk membahas solusi.
Tim tersebut akan menyoroti daerah dengan pembiayaan belanja pegawai di atas 40 hingga 50 persen. Tito mengatakan, “Terutama yang pembiayaan belanja pegawainya di atas 40-50 persen, meskipun program pemerintah pusat sangat banyak sekali sebetulnya.”
Pembahasan juga mencakup insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Kemendagri memberikan bantuan pemerintah berdasarkan berbagai kategori penilaian, yang menurut laporan tersebut diharapkan mendorong persaingan positif antarkepala daerah.
Suahasil menekankan bahwa program rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggarkan pada 2026 harus diselesaikan sesuai rencana, sementara kebutuhan pendanaan untuk 2027 dan 2028 perlu dipersiapkan. Ia mengatakan, “Yang dianggarkan dan direncanakan tahun 2026, ini harus diselesaikan semuanya. Setelah itu kita juga membicarakan untuk 2027,” serta menegaskan, “Tidak boleh ada pekerjaan yang menggantung atau nanti malah tidak selesai.”