
Pertamina Pastikan Pasokan BBM Kepulauan Sulut Aman
10 menit yang lalu
Tito meminta bansos dan operasi pasar untuk menjaga harga pangan serta mendorong pertimbangan subsidi pada Desember 2026.
Terbit · 1 min read

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan penyaluran bantuan sosial (bansos) dan operasi pasar berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Menurut laporan CNBC Indonesia, Tito menyampaikan hal itu dalam konferensi pers setelah Rapat Koordinasi Terbatas Pangan Tingkat Menteri di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Senin (26/10/2026).
Tito menyebut peningkatan mobilitas masyarakat saat libur akhir tahun berpotensi mendorong permintaan dan harga pangan. Ia mengatakan kebutuhan makanan dan minuman diperkirakan meningkat selama periode tersebut.
Menurut Tito, bansos dapat membantu memperkuat daya beli masyarakat di tengah potensi tekanan harga. Pemerintah daerah juga dapat menyalurkan bantuan sesuai kemampuan anggaran masing-masing.
Tito meminta Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan pihak terkait mengintensifkan operasi pasar. Intervensi, menurutnya, perlu mengacu pada data wilayah dan komoditas yang mengalami tekanan harga agar diarahkan ke daerah yang membutuhkan.
Selain pangan, Tito mendorong pemerintah mempertimbangkan subsidi listrik, tambahan pasokan BBM bersubsidi, dan subsidi angkutan udara untuk meredam tekanan inflasi pada Desember 2026. Ia menyebut peningkatan mobilitas berpotensi menambah biaya transportasi.
Tito juga meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai agar tarif pesawat tetap wajar saat permintaan perjalanan meningkat. “Mohonlah jangan sampai mengambil harganya harga paling tinggi acuannya ... keuntungan kan tetap ada tetapi jangan ambil keuntungan maksimal supaya tidak berpengaruh kepada inflasi,” tegasnya.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman serta sejumlah pimpinan kementerian dan lembaga. Laporan CNBC Indonesia menyebut pemerintah mendorong koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah untuk mengantisipasi tekanan harga menjelang Nataru.