
Trump Pertimbangkan Serangan Baru ke Iran
12 menit yang lalu
Warga Hazle Township menolak uang tunai Rp154 juta per rumah tangga dari pengembang proyek pusat data.
Terbit · 2 min read

Menurut laporan CNBC Indonesia, warga Hazle Township, Pennsylvania, Amerika Serikat, menolak tawaran uang tunai US$10.000 atau sekitar Rp154 juta per rumah tangga dari pengembang yang ingin membangun kompleks pusat data di wilayah itu.
Proyek bernama Project Hazelnut tersebut dikembangkan oleh NorthPoint Development dan direncanakan mencakup lahan lebih dari 1.300 hektare. Menurut laporan yang sama, warga setempat secara bulat memilih menolak tawaran itu.
Selain insentif tunai, pengembang menyiapkan dana komunitas sebesar Rp231 miliar untuk pendidikan dan fasilitas umum serta membuka lebih dari 2.000 lapangan kerja. Pengembang juga menjanjikan area hutan seluas 1.100 hektare tetap dipertahankan.
Penolakan itu terjadi meski hampir 17 persen warga hidup di bawah garis kemiskinan, menurut laporan tersebut. Banyak warga menyebut tawaran itu seperti suap.
Ed Negra, warga yang juga pemilik usaha kecil, menilai uang tersebut tidak sebanding dengan kerugian yang akan ditanggung warga dan memperkirakan nilai properti akan jatuh drastis. Ia mengaku tidak tahu sebutan lain selain suap bila tawaran itu bukan suap, sedangkan warga lain, Brian Malloy, menyatakan warga tidak menjual lingkungan tempat tinggal mereka.
Warga khawatir kebutuhan listrik yang besar akan menaikkan tarif bagi seluruh warga dan mesin pendingin yang beroperasi 24 jam menimbulkan kebisingan konstan. Mereka juga mencemaskan penggunaan air pendingin yang berisiko mengganggu pasokan air warga serta anjloknya harga properti karena dekat dengan aktivitas industri.
Kekhawatiran meningkat karena proses persetujuan dipercepat. Menurut laporan itu, Gubernur Pennsylvania Josh Shapiro memasukkan proyek ini ke program jalur cepat sehingga penyelesaian izin menjadi lebih singkat.
Di Archbald, kota kecil terdekat, rencana enam kampus pusat data memicu kemarahan warga. Menurut laporan yang sama, pusat data itu menempati hingga 14 persen wilayah kota, menguras pasokan listrik, menaikkan tarif energi, dan menimbulkan kebisingan siang malam, sementara dewan kota yang menyetujui rencana tersebut disebut digulingkan oleh warga.
Menurut laporan Reuters yang dikutip CNBC Indonesia, pada kuartal pertama 2026 sebanyak 75 proyek pusat data menghadapi penolakan warga secara terorganisasi. Total nilai investasi yang terancam mencapai US$130 miliar atau sekitar Rp2.000 triliun.