
BGN Targetkan 10 Ribu Dapur Sajikan MBG Prasmanan
13 menit yang lalu
Progres kegiatan yang dianggarkan pada 2026 mencapai 96–98 persen, tetapi pemulihan secara keseluruhan masih berlangsung.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengatakan pemulihan wilayah terdampak bencana di Sumatera menunjukkan hasil nyata. Menurut laporan ANTARA, progres kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dianggarkan pada 2026 telah mencapai kisaran 96–98 persen.
Capaian itu dilaporkan setelah sekitar 11 bulan proses pemulihan berlangsung di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Sugiono menyampaikan keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2026).
Sugiono menerima laporan perkembangan pemulihan dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR). Laporan tersebut mencakup capaian dan kendala yang masih dihadapi.
Sugiono mengatakan upaya pemerintah meliputi penerbitan regulasi, dukungan anggaran, serta pemulihan fasilitas dan layanan dasar. Ia meminta koordinasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait terus diperkuat agar pekerjaan yang tersisa dapat diselesaikan.
Menurut Sugiono, pemulihan juga perlu disertai mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana berikutnya. Ia menyebut perubahan iklim dapat memengaruhi pola curah hujan, dengan wilayah utara khatulistiwa diperkirakan mengalami peningkatan hujan dan wilayah selatan cenderung lebih kering dibandingkan kondisi normal dalam beberapa dekade mendatang.
Tito melaporkan bahwa bencana susulan menjadi salah satu tantangan pemulihan. Curah hujan tinggi memicu banjir kembali di sejumlah wilayah, termasuk Padang dan Solok di Sumatera Barat, Tapanuli Tengah di Sumatera Utara, serta beberapa daerah di Aceh.
Menurut laporan yang sama, sedimentasi sungai meningkatkan risiko luapan saat hujan deras dan menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sudah diperbaiki kembali terdampak. Tito menyebut percepatan penanganan 137 sungai terdampak sedimentasi diperlukan untuk mengurangi risiko banjir susulan dan meminta dukungan Kementerian Pekerjaan Umum.