
Kemensos Siapkan Skema PBI-JK Berbasis Desil
23 menit yang lalu
SPKS meminta transparansi perdagangan kredit dan kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat.
Terbit · 1 min read

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) memperluas pembelian produk fisik sawit petani melalui kemitraan koperasi dengan pabrik bersertifikat. Menurut laporan ANTARA, Ketua Umum SPKS Sabarudin menyampaikan permintaan itu di Jakarta, Senin (2/11/2026).
SPKS juga mendesak RSPO dan perusahaan anggotanya membangun permintaan pasar serta meningkatkan komitmen pembelian kredit melalui skema tanggung jawab bersama. Organisasi itu meminta RSPO membuka data penerbitan, penjualan, stok kredit yang belum terserap, harga, dan pendapatan kelompok petani.
Selain keterbukaan data, SPKS meminta aturan yang lebih jelas bagi perantara perdagangan kredit, termasuk transparansi biaya dan margin. Kelompok petani, menurut SPKS, juga perlu memperoleh informasi dan kontrak transaksi yang dapat dipahami.
Sabarudin mengatakan SPKS menemukan persoalan dalam penyerapan kredit, pendapatan kelompok yang rendah, dan terbatasnya akses petani ke rantai pasok fisik. Ia menilai masalah tersebut belum terselesaikan.
“RSPO harus membuktikan bahwa sertifikasi benar-benar membawa perubahan bagi kehidupan petani,” kata Sabarudin, menurut laporan ANTARA. Ia juga menyatakan sertifikasi seharusnya disertai kepastian manfaat ekonomi, bukan hanya pemenuhan standar dan penambahan anggota bersertifikat.
Dalam kajian SPKS 2026 yang dipublikasikan melalui situs resminya pada 2 November 2026, jumlah kelompok petani penjual kredit RSPO pada 2023–2024 naik 36 persen, dari 85 menjadi 116 kelompok. Namun, volume kredit yang terjual bertambah 9 persen, dari 261.792 ton menjadi 284.188 ton.
SPKS menilai RSPO perlu memastikan pasar dapat menyerap produk dan kredit petani sebelum terus mendorong pertumbuhan sertifikasi. Organisasi itu mengaitkan perluasan pembelian fisik dan keterbukaan transaksi dengan upaya memberi manfaat ekonomi yang layak bagi petani swadaya.