
Lima Geopark Indonesia Pertahankan Kartu Hijau UNESCO
12 menit yang lalu
Neng Eem mengingatkan partai agar tidak menjadikan kekuasaan sebagai tujuan akhir dan tetap berpihak pada masyarakat.
Terbit · 1 min read

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI Neng Eem Marhamah Zulda Hiz mengingatkan partai politik agar tidak kehilangan kepekaan terhadap persoalan masyarakat saat berada dekat dengan kekuasaan. Menurut laporan ANTARA, ia menilai pragmatisme politik dapat membuat partai abai terhadap ketimpangan sosial.
Pesan itu disampaikan dalam diskusi dan bedah buku “Sosialisme Islam: Pemikiran H.O.S Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati” bersama kader DPC PKB Bogor di Gedung Pusat Pengembangan Islam Bogor, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (5/11/2026).
Neng Eem mengatakan kekuasaan seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan keadilan, memperluas kesejahteraan, memperkuat ekonomi rakyat, dan memastikan kelompok masyarakat lemah tidak tertinggal. Ia menyampaikan hal tersebut dalam keterangan yang diterima di Jakarta pada Jumat (6/11/2026).
Anggota Komisi IX DPR RI itu menilai kedekatan dengan kekuasaan dapat membuat partai terlena dan melupakan dinamika persoalan yang dihadapi masyarakat. Karena itu, menurut laporan yang sama, ia menganggap reorientasi perjuangan penting agar tujuan partai tidak terbatas pada kursi legislatif, jabatan, atau akses kekuasaan.
Neng Eem mendorong kader merefleksikan nilai keislaman dan perjuangan politik yang berpihak kepada kaum tertindas. Ia juga mengajak mereka menjadikan pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto dan Ali Syari'ati sebagai bahan untuk membangun kesadaran kritis terhadap ketidakadilan sosial.
Ia menyebut UUD 1945 sebagai pedoman perjuangan untuk menciptakan keadilan. Reorientasi tersebut, menurutnya, merujuk pada amanat konstitusi, termasuk Pasal 1 ayat (2), Pasal 33, dan Pasal 34 mengenai kedaulatan rakyat, perekonomian, serta kesejahteraan sosial.
Neng Eem mengatakan perjuangan politik PKB perlu diarahkan agar amanat konstitusi tercermin dalam kebijakan publik. Ia menyebut pemerataan ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan kelompok rentan, dan pengentasan kemiskinan sebagai bidang yang perlu diperhatikan.