
Dini Rahmania: Pesantren Mitra Edukasi Karhutla
13 menit yang lalu
Sugiono meminta dukungan PBB untuk memperkuat layanan nasional dan mempercepat pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
Terbit · 1 min read

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono mengajak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkuat sistem dan kapasitas layanan untuk mendukung program prioritas nasional Indonesia. Menurut laporan ANTARA, ajakan itu disampaikan dalam pidato kunci pada peringatan Hari PBB di Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Sugiono menyebut program pemeriksaan kesehatan gratis telah menjangkau lebih dari 100 juta orang dan Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjangkau 57 juta orang. Pemerintah juga mengembangkan 441 rumah sakit daerah serta merenovasi 10.000 puskesmas.
“PBB dapat membantu memperkuat sistem dan kapasitas yang mendukung penyelenggaraan berbagai layanan tersebut,” kata Sugiono.
Ia mengatakan pemerintah sedang merenovasi 300.000 sekolah, termasuk sekolah berbasis agama. Pemerintah juga mengembangkan 500 Sekolah Rakyat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang beruntung dan membangun 1.500 Sekolah Nasional Terintegrasi.
Upaya lain yang disebutkan Sugiono mencakup peningkatan kesejahteraan guru, perluasan pembelajaran digital, serta penguatan kerja sama pendidikan di kawasan ASEAN. Menurut laporan yang sama, ia menyatakan 2,1 juta orang memperoleh manfaat dari peningkatan akses terhadap keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat pada 2021 dengan dukungan PBB.
Sugiono juga menyoroti perlunya membangun masyarakat yang lebih tangguh menghadapi pandemi dan bencana. Melalui pendekatan One Health, pemerintah mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan untuk mendeteksi serta mencegah ancaman sejak dini.
“PBB merupakan mitra dalam membangun masyarakat yang lebih sehat, kuat, dan tangguh. Oleh karena itu, saya meminta kementerian saya untuk mengoordinasikan berbagai hal dengan seluruh badan PBB yang ada di sini,” katanya.
Sugiono menilai penguatan kemitraan dengan PBB semakin relevan menjelang tenggat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada 2030. Ia mengatakan waktu untuk mencapai target semakin terbatas dan kemajuan belum merata, sehingga aksi, kelembagaan, serta koordinasi pemerintah, PBB, dan masyarakat perlu diperkuat.